KFC Maros Lunasi Pajak Rp226 Juta Setelah Sempat Menunggak 3 Bulan

Gerai KFC di Kabupaten Maros  akhirnya melunasi tunggakan pajak restoran kepada pemerintah daerah.

Pembayaran tersebut diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (Bapenda) dengan total nilai Rp226.621.871.

Kepala Bapenda Maros, M Ferdiansyah, mengatakan tunggakan pajak itu sebelumnya tercatat selama tiga bulan.

Pembayaran dilakukan setelah Bapenda melayangkan surat teguran kepada pihak perusahaan.

“Alhamdulillah, pihak manajemen KFC sudah melunasi seluruh tunggakan pajak daerah yang sebelumnya tercatat selama tiga bulan,” katanya kepada Tribun Timur,  Ahad 15 Maret 2026.

Ia menjelaskan tunggakan pajak tersebut terdiri dari kewajiban bulan Januari, Februari, dan Maret 2026 dengan total nilai Rp226.621.871.

Ferdiansyah merinci, pada periode pertama nilai pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp64.637.605 dengan batas pembayaran 5 Januari 2026.

Selanjutnya pada periode kedua sebesar Rp90.165.720 dengan jatuh tempo pada 7 Februari 2026.

“Adapun tunggakan pada periode ketiga tercatat sebesar Rp71.818.546 dengan batas waktu pembayaran pada 5 Maret 2026,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Maros itu menyebut pelunasan tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemerintah daerah.

“Kami mengapresiasi langkah pihak perusahaan yang telah menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini menjadi contoh bagi wajib pajak lainnya untuk tetap patuh terhadap aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan Bapenda Maros akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh wajib pajak.

Tujuannya agar penerimaan daerah dari sektor pajak dapat terus meningkat.

“Pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Maros,” katanya.

Ferdiansyah menjelaskan sektor pajak restoran menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.

Pada tahun ini, Bapenda menargetkan penerimaan Rp22 miliar dari pajak restoran.

Sebagian besar penerimaan tersebut berasal dari restoran yang berada di kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

“Restoran-restoran di kawasan bandara menyumbang penerimaan cukup besar karena volume transaksi mereka tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, kawasan bandara kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Maros.

Banyak restoran besar dan waralaba nasional yang beroperasi di kawasan tersebut.

Selain restoran di area bandara, sejumlah rumah makan di wilayah Turikale dan Mandai juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.

Saat ini tercatat sekitar 220 wajib pajak restoran yang terdaftar di Kabupaten Maros.

Anggota Komisi II DPRD Maros, Andi Safriadi, meminta pemerintah daerah memperluas penggunaan tapping box di seluruh wilayah Maros.

Menurutnya, perangkat tersebut penting untuk memantau transaksi restoran secara langsung.

“Bukan hanya di bandara, semua restoran di wilayah Maros sebaiknya dipasangi tapping box supaya pajaknya bisa lebih terkontrol,” ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional itu optimistis capaian pajak restoran di Kabupaten Maros bisa melampaui target hingga akhir tahun.

“Kalau pengawasan ketat dan pelaporan transparan, saya yakin PAD Maros bisa tembus di atas 102 persen, bahkan bisa 103 persen,” katanya.

Menurutnya sektor pajak restoran masih memiliki potensi besar untuk terus meningkat seiring pertumbuhan usaha kuliner di Maros.

“Kedai dan kafe baru terus bermunculan, apalagi di kawasan wisata. Itu peluang besar untuk memperkuat PAD kita,” tutupnya. (**)