Bupati Maros, Chaidir Syam, memperingatkan jajarannya agar tidak menggunakan kendaraan dinas (randis) saat mudik Lebaran.
Ia menegaskan kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan.
Karena itu, ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros mematuhi aturan tersebut.
“Kita sudah mengeluarkan surat edaran dan peringatan kepada semua ASN agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi atau dipakai mudik,” katanya, Ahad 15 Maret 2026.
Mantan Ketua DPRD Maros itu menegaskan aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh ASN.
Menurutnya, penggunaan fasilitas negara harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia kembali mengingatkan bahwa kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi.
Pemerintah Kabupaten Maros juga akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas selama masa libur Lebaran.
“Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas negara oleh ASN,” tegasnya.
Chaidir Syam menambahkan ASN yang kedapatan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi akan dikenakan sanksi.
Apalagi jika terdapat laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan kendaraan dinas tersebut.
“Bagi ASN yang kedapatan dan adanya laporan masyarakat maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan kendaraan dinas oleh ASN selama masa libur Lebaran.
Chaidir Syam berharap warga tidak ragu melaporkan jika menemukan kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
Anggota DPRD Maros, Yusuf Sarro, menilai larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik memang sudah seharusnya dipatuhi oleh seluruh ASN.
Menurutnya kendaraan dinas merupakan aset negara yang penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya.
Ia menegaskan fasilitas negara tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ia juga meminta agar pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas diperketat selama masa libur Lebaran.
“Kalau memang ada yang melanggar, harus diberikan sanksi agar ada efek jera,” ujarnya.
Ia meminta ASN di Kabupaten Maros bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam menggunakan fasilitas negara secara bertanggung jawab. (**)
