Bapenda Maros Percepat Transaksi Digital untuk Pembayaran Pajak

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros mencatat kontribusi puluhan wajib pajak terhadap peningkatan pendapatan daerah, sekaligus mendorong percepatan transaksi non-tunai melalui penerapan sistem pembayaran digital.

Sebanyak 80 wajib pajak dengan kontribusi terbesar menerima apresiasi, mulai dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin hingga pelaku usaha lokal seperti rumah makan Mallaha.

Penghargaan juga diberikan kepada institusi yang dinilai berperan dalam optimalisasi penerimaan pajak, di antaranya Polres Maros dan Kejaksaan Negeri Maros.

Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan, apresiasi tersebut merupakan bentuk pengakuan pemerintah daerah terhadap kepatuhan wajib pajak yang secara langsung berkontribusi pada pembangunan daerah.

“Kontribusi masyarakat melalui pajak sangat berpengaruh terhadap pembangunan. Pemerintah daerah hanya ingin memastikan bahwa upaya mereka tercatat dan dihargai,” ujarnya, Rabu  28 Januari 2026.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Maros memperluas kerja sama dengan Bank Indonesia untuk mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Fokus utama diarahkan pada perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, ritel, hingga layanan publik.

Chaidir Syam mengakui, implementasi transaksi non-tunai di Maros masih menghadapi sejumlah kendala. Namun, pemerintah daerah menargetkan seluruh sektor publik secara bertahap beralih ke sistem digital.

“Kami dorong transaksi non-tunai agar lebih transparan dan efisien. ASN juga diminta menjadi contoh dalam penggunaan QRIS dalam aktivitas sehari-hari,” katanya.

Bapenda Maros mencatat realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya melampaui target 100 persen.

Meski demikian, Chaidir Syam menegaskan pemerintah daerah tidak ingin berhenti pada capaian tersebut.

Ia menyebut, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sejumlah rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

“Capaian sudah baik, tapi rekomendasi BPK menjadi fokus agar pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan optimal ke depan,” jelasnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Ricky Satria, menilai Kabupaten Maros termasuk daerah yang cepat bergerak dalam penerapan digitalisasi keuangan dibandingkan kabupaten-kota lain di Sulsel.

Menurutnya, digitalisasi transaksi tidak hanya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memperkuat pengawasan dan meminimalkan potensi kebocoran.

“Transaksi digital lebih cepat, tercatat, dan mudah dimonitor. Ini jauh lebih efektif dibandingkan sistem manual,” katanya.

Ia menambahkan, digitalisasi juga mulai diterapkan di sektor pariwisata, meski masih menghadapi tantangan teknis, seperti pembagian hasil tiket di objek wisata Bantimurung dan Leang-Leang.

“Masalah teknis sudah disesuaikan sistemnya. Wisatawan, khususnya generasi muda, lebih nyaman jika seluruh pembayaran sudah digital,” ujarnya.

Bank Indonesia berharap digitalisasi keuangan di Maros tidak hanya berhenti pada penyediaan sistem, tetapi membentuk kebiasaan baru di masyarakat.

ASN dinilai memiliki peran penting sebagai penggerak utama dalam memperluas penggunaan QRIS di berbagai lingkungan sosial. (**)