Saluran induk bakal segera dibangun di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulsel. Pemerintah Kabupaten Maros memberikan perhatian penanangan banjir setelah 1.300 keluarga kebanjiran.
Saluran induk sebagai solusi untuk mengatasi banjir yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini diputuskan dalam rapat lanjutan Penanganan Banjir di Moncongloe Maros, Selasa 9 Desember 2025.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan (PUTRPP) Maros, Muhammad Alfian Amri, pihak pengembang dan sejumlah warga perumahan Perdos Moncongloe.
Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur mengatakan saluran induk akan menjadi jalur utama pembuangan air dari titik-titik genangan.
“Ditetapkan desain awal untuk membangun saluran pembuangan induk yang akan menjadi jalur utama aliran air di Moncongloe,” katanya usai rapat.
Saluran tersebut direncanakan melintasi sejumlah kawasan perumahan, termasuk Findaria, Royal, dan Perdos.
“Semua akan kita buatkan saluran drainase,” tambahnya.
Ia menegaskan pemerintah harus beralih dari penanganan darurat menuju perbaikan infrastruktur yang permanen.
“Masa mie instan terus yang dikirimkan tiap tahun. Harusnya yang dikirimkan adalah saluran,” katanya menyinggung pola penanganan banjir yang selama ini bersifat bantuan sesaat.
Ia menambahkan Dinas PU saat ini masih melakukan perhitungan teknis dan kebutuhan anggaran. Ia mengakui terbatasnya dana transfer daerah membuat proses perencanaan harus dilakukan dengan lebih hati-hati.
Ia juga menyampaikan pengembang perumahan menyatakan kesediaannya untuk membangun secara swadana jika jalur saluran melewati lahan mereka.
Sementara, Alfian Amri menjelaskan seluruh pengembang telah sepakat menghubungkan saluran drainase masing-masing sebagai langkah cepat yang dapat dilakukan dalam waktu dekat.
“Jadi biayanya dari swadaya mereka masing-masing. Itu jangka pendek,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, pemerintah daerah tengah menyusun master plan drainase yang akan dimasukkan ke dalam revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Ia menilai banjir di Moncongloe dipicu oleh saluran pembuangan yang tidak memadai serta perkembangan kawasan yang tidak tersusun dengan baik.
Ia menambahkan pemerintah sedang menyusun action plan sebagai tindak lanjut agar pekerjaan teknis dapat segera berjalan.
Di sisi lain, warga Moncongloe, Sahim, mengatakan banjir di wilayahnya sudah terjadi selama lima tahun. Paling parah terjadi pada 2024 ketika air mencapai dada orang dewasa.
“Saya pulang dari rumah sakit bawa istri habis operasi, air sudah setinggi dada. Saya gendong istriku sekitar 200 meter ke rumah,” kenangnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat warga mendesak agar penanganan drainase segera dilakukan.
“Jangan sampai ada yang alami seperti saya lagi,” ujarnya.
Ia berharap langkah perbaikan segera dimulai mengingat puncak musim hujan biasanya datang pada akhir Desember.
Sebelumnya, PPK OP IV Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ), Leo Arbi, menegaskan banjir Moncongloe bukan akibat luapan sungai.
“Murni karena tidak ada saluran drainase yang memadai yang menghubungkan ke sungai,” tegasnya.
Leo menyebut pihak balai hanya bisa memberi rekomendasi pembangunan saluran induk. Untuk normalisasi, masih perlu kajian apakah terjadi sedimentasi.
Sebagai tindakan awal, BBWSPJ menangani penyumbatan di Sungai Pammanjengan.
“Jembatan itu banyak terdapat batang pohon yang tersangkut,” ujarnya.
Camat Moncongloe, Suhartini, menekankan perlunya langkah cepat untuk meringankan beban masyarakat.
“Agar warga cepat terselesaikan masalahnya, misalnya bantuan, karena kasihan warga,” katanya.
Sekitar 500 KK terdampak banjir di Desa Moncongloe dan 800 KK di Moncongloe Lappara. Total 1.300 KK. Dari jumlah itu, 300 KK mengungsi.
Suhartini mengingatkan warga tetap waspada karena air mudah naik meski hujan hanya beberapa menit. Dari lima desa di Moncongloe, hanya Desa Bontomarannu yang aman.
“Hanya Bontomarannu yang aman. Paling parah itu Desa Moncongloe, Bonto Bunga, Lappara. Di sana banyak sekali perumahan,” ujarnya. (**)
