Masih Ada 90 Honorer Maros Belum Diangkat PPPK

Sebanyak 90 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros dipastikan belum terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Maros, Andi Sri Wahyuni AB, mengatakan mereka tidak dapat diangkat sebagai PPPK paruh waktu karena telah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Mereka ikut tes CPNS, jadi tidak bisa ikut tes PPPK di tahun yang sama. Karena itu, mereka belum bisa diangkat menjadi pegawai paruh waktu,” jelasnya, Rabu 22 Oktober 2025.

Andi Sri Wahyuni AB menegaskan, setelah pengangkatan PPPK paruh waktu tahun ini rampung, tidak ada lagi rekrutmen PPPK pada 2026.

“Memang tidak ada lagi perekrutan PPPK setelah ini,” katanya.

Menurutnya, Pemkab Maros akan menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait tindak lanjut status tenaga honorer, termasuk penyesuaian dengan aturan nasional penghapusan tenaga non-ASN.

Sebelumnya, Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, menyebut pendanaan untuk formasi PPPK tidak lagi dianggarkan pada 2026.

Hal itu disampaikan usai menyerahkan dokumen RAPBD 2026 kepada Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, bersama dua wakil ketua dewan, Abdul Rasyid dan Nurwahyuni Malik, di ruang rapat utama DPRD Maros, Selasa  21 Oktober 2025.

“Pendanaan formasi PPPK tahun 2025 sebesar Rp4,6 miliar tidak lagi dianggarkan pada tahun 2026,” ungkapnya.

Ia mengatakan, fokus keuangan daerah tahun depan diarahkan untuk pemenuhan hak pegawai yang telah diangkat serta kebutuhan prioritas lainnya.

Sementara, Bupati Maros, Chaidir Syam, memastikan seluruh gaji untuk ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu telah disiapkan dalam APBD 2026.

“PNS dan PPPK dianggarkan sekitar Rp567 miliar, sementara PPPK paruh waktu sekitar Rp44 miliar. Jadi totalnya mencapai Rp611 miliar,” katanya.

Ia menegaskan, meski tidak ada pengangkatan baru tahun depan, seluruh hak pegawai tetap terjamin dan dibayarkan tepat waktu.

“Semua gaji ASN dan PPPK sudah kita anggarkan penuh. Tidak ada yang tertunda,” tegasnya.

Ia juga memastikan tidak ada pengurangan pegawai di lingkungan Pemkab Maros. Pemkab tetap berkomitmen menjaga stabilitas tenaga kerja, khususnya di sektor pelayanan publik.

Hingga saat ini, total ASN di Pemkab Maros tercatat sebanyak 6.876 orang, sedangkan PPPK aktif sebanyak 1.535 orang.

Rinciannya, 1.033 tenaga guru, 311 tenaga kesehatan, dan 191 tenaga teknis. PPPK paruh waktu sebanyak 4.720 orang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

“Insha Allah tidak ada yang akan dirumahkan. Namun, kami akan semakin memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu,” tegasnya. (**)