Pemkab Maros Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Justru Penghapusan Denda

Pemerintah Kabupaten Maros memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB‑P2) tahun ini.

Sebaliknya, Pemkab Maros justru memberikan keringanan berupa penghapusan denda sanksi administrasi PBB‑P2. Berlaku awal Juli hingga 3 Oktober 2025, sebagai bagian peringatan HUT ke‑80 RI.

Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan kebijakan ini untuk meningkatkan serapan pajak daerah, khususnya PBB‑P2. Ia meminta masyarakat memanfaatkan periode ini.

“Meski denda dihapus, pokok pajak tetap wajib dibayar,” ujarnya, Rabu  13 Agustus 2025.

Plt Kepala Bapenda Maros, M. Ferdiansyah, menyebut target penerimaan PBB‑P2 tahun ini sebesar Rp 40 miliar. Hingga awal Agustus, realisasi baru sekitar Rp 8,6 miliar atau 8,6 persen dari target.

Ia menambahkan, penerimaan biasanya meningkat pascapanen.

Bapenda Maros juga masih menunggu pemasukan dari PBB besar seperti PT Angkasa Pura sekitar Rp 17 miliar  serta Grand Mall Maros sekitar Rp 1 miliar.

Untuk mendongkrak realisasi, mulai 19 Agustus hingga 30 September 2025, tim optimalisasi pajak akan turun ke 14 kecamatan untuk memfasilitasi pembayaran PBB secara online.

Pembayaran setelah 31 Oktober 2025 otomatis dikenakan sanksi administrasi. (*)