Angka Stunting di Kabupaten Maros Menurun

Angka stunting di Kabupaten Maros menurun signifikan. Pada 2023, prevalensinya mencapai 34,7 persen atau 3.876 dari total 30 ribu anak.

Namun, berdasarkan data 2024, angka itu turun menjadi 22,4 persen atau 3.700 dari total 29.201 anak.

Penurunan sekitar 12 persen ini disampaikan Bupati Maros, Chaidir Syam, dalam konferensi pers di Korpri Lounge Kantor Bupati Maros, Senin 11 Agustus 2025.

“Ini capaian luar biasa karena penurunan tertinggi di Sulawesi Selatan,” ucapnya.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting Maros lebih rendah dari rata-rata provinsi, yakni 23,3 persen. Namun masih di atas rata-rata nasional 19,8 persen.

Ia menyebut, kasus tertinggi tercatat di Kecamatan Tanralili (530), Turikale (529), dan Bontoa (493). Sementara terendah di Simbang (55), Mallawa (55), dan Camba (77).

“Penanganan dilakukan dari hulu ke hilir. Edukasi gizi dan kesehatan dimulai sejak masa pranikah. Jangan tunggu anak lahir baru belajar soal gizi,” jelasnya.

Sementara, Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, mengatakan tak menetapkan target angka pasti tahun ini. Namun, upaya penekanan kasus tetap berjalan.

Ia menilai, tantangan utama ada pada rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak keluarga belum menjalani pola hidup sehat, lingkungan kotor, sanitasi buruk, dan jarang memeriksa tumbuh kembang anak ke Posyandu.

“ASI juga kadang tidak diberikan secara penuh selama enam bulan. Ini sangat berpengaruh. Kurangnya asupan gizi selama kehamilan dan menyusui turut memperburuk kondisi. Hal-hal seperti ini yang terus kami dorong ke masyarakat,” jelasnya.

Tahun ini, Pemkab Maros mengalokasikan anggaran Rp60 miliar atau sekitar tiga persen dari APBD untuk percepatan penurunan stunting.

Dana tersebut tersebar ke sepuluh OPD. Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) jadi penerima anggaran terbesar.

Untuk Dinas PU, anggaran digunakan membenahi sarana air minum dan sanitasi. Dinas Kesehatan untuk pemberian makanan tambahan, standarisasi alat antropometri, serta jaminan kesehatan (UHC).

DP3A digunakan untuk layanan KB, distribusi Alokon, pelatihan kader pendamping keluarga, dan dapur sehat.

Sekda Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan dari 3.700 kasus stunting, sebanyak 2.726 atau 74 persen disebabkan kebiasaan merokok di rumah.

“Jadi ibu hamil, bapaknya merokok. Anaknya lahir, bapaknya masih merokok,” ujarnya.

Plt Kepala DP3A Maros, A Zulkifli Riswan Akbar, menjelaskan, tanda stunting bisa dikenali sejak dini.

Mulai dari tinggi badan tak sesuai usia, berat badan stagnan, perkembangan lambat, hingga wajah tampak lebih muda dari usia sebenarnya.

“Sering sakit juga jadi ciri umum karena imunitas lemah,” ujarnya.

Ia menyebut penyebab stunting beragam, mulai dari gizi buruk, ibu hamil tidak kontrol rutin, hingga lingkungan tidak sehat. Saat ini, tantangan terbesar adalah stunting yang disertai penyakit penyerta.

“Perubahan pola makan juga jadi kendala. Banyak yang pilih makanan instan dibanding pangan lokal,” katanya.

Sanitasi buruk dan kebiasaan merokok di rumah juga memperburuk kondisi.

Sedangkan, Kepala Dinas Kesehatan Maros, Muhammad Yunus, menegaskan, pencegahan stunting harus dimulai sejak dini.

Ia juga menyoroti bahaya pernikahan dini karena bisa menghasilkan anak stunting.

“Makanya kami menyasar remaja, mereka diberi tablet penambah darah. Kandungan belum siap, sehingga rentan melahirkan anak stunting,” terangnya.

Penanganan selanjutnya dilakukan dengan penimbangan rutin balita di posyandu setiap bulan. (**)