Pemerintah Kabupaten Maros mengajukan permohonan bantuan hibah kendaraan pemadam kebakaran dan alat pelindung diri (APD) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Usulan tersebut disampaikan langsung Bupati Maros Chaidir Syam dan Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur dalam pertemuan bersama jajaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta, Kamis 25 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati dan Wabup Maros didampingi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Maros, H Jufri bersama Sekretaris Dinas dan operator jabatan fungsional pemadam kebakaran.
Pertemuan ini juga membahas sejumlah agenda strategis, termasuk pembentukan relawan pemadam kebakaran hingga penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPK).
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Edy Suharmanto didampingi Koordinator Sarpras Pemadam Kebakaran Kemendagri, Ringga Damara dalam pertemuan tersebut mendorong pembentukan relawan pemadam kebakaran sebagai bagian dari penguatan sistem mitigasi dan penanggulangan kebakaran berbasis masyarakat.
Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan penguatan sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat.
“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat melalui bantuan hibah kendaraan dan perlengkapan Damkar untuk meningkatkan kapasitas pelayanan di Kabupaten Maros,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan kesiapan membentuk relawan pemadam kebakaran dan penyelamatan (Redkar) di seluruh desa dan kelurahan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Maros akan segera menyiapkan pembentukan sekitar 200 Redkar yang rencananya akan dikukuhkan langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Chaidir Syam menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan guna menyukseskan agenda nasional tersebut.
“Kami ingin memastikan Maros siap mendukung program-program nasional pemadam kebakaran dan penyelamatan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sarana pendukungnya,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Maros, M. Jalaluddin Roem Nurdin, mengatakan kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk memperjuangkan kebutuhan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi melalui APBD.
“Harapannya kebutuhan peralatan dan armada pemadam kebakaran bisa mendapat dukungan dari Kemendagri sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Maros juga menyatakan kesiapan mendukung berbagai agenda nasional di bidang pemadam kebakaran, penyelamatan, serta ketenteraman dan ketertiban umum yang akan dilaksanakan Kemendagri pada tahun-tahun mendatang. (**)
