Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten (Disdikbud) Maros mencatat kebutuhan tenaga guru di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih kurang.
Kondisi tersebut terjadi akibat terbatasnya jumlah guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara sekolah tidak lagi bisa merekrut tenaga honorer baru seperti sebelumnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maros, Asri Rajab, mengatakan total kebutuhan guru di Maros saat ini mencapai sekitar 475 orang.
“Untuk tingkat SD mencapai 348 orang, sementara di tingkat SMP sebanyak 127 orang,” katanya, Rabu 29 April 2026.
Ia menjelaskan, kekurangan tenaga pengajar di tingkat SD didominasi kebutuhan guru kelas dan guru olahraga.
Sementara di tingkat SMP, kekurangan terjadi pada sejumlah guru mata pelajaran.
“Jenis mata pelajaran yang paling dibutuhkan masih dalam proses pendataan,” ujarnya.
Ia menyebutkan , salah satu penyebab utama kekurangan guru di Maros karena terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun, sekolah-sekolah kini tidak lagi bisa merekrut guru honorer seperti sebelumnya.
“Faktornya karena sekarang untuk mendapatkan guru ASN yang sangat dibutuhkan. Kalau guru honorer ini sudah tidak bisa lagi masuk di sekolah-sekolah,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Maros, kata dia, telah mengusulkan kebutuhan formasi guru melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.
Hingga saat ini, jumlah formasi yang akan disetujui pemerintah pusat masih belum diketahui.
“Sudah kita usulkan untuk perencanaan CPNS 2026, tapi belum tahu berapa formasi guru yang akan disetujui,” katanya.
Pengusulan kebutuhan ASN, termasuk tenaga guru, dilakukan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Meski demikian, kondisi kekurangan guru di Maros mulai terbantu dengan kehadiran tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain itu, sejumlah guru honorer lama juga masih tetap mengabdi di sekolah meski belum diangkat menjadi PPPK.
Sementara itu, Anggota DPRD Maros, Muhammad Yusuf Sarro, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kekurangan guru tersebut.
Menurutnya, persoalan kekurangan guru tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan.
“Ini harus jadi perhatian serius. Kekurangan guru ini bisa mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah, apalagi kalau terjadi di daerah terpencil,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar memperjuangkan penambahan formasi guru melalui jalur CPNS.
“Pemda harus maksimal mengusulkan formasi guru sesuai kebutuhan riil di lapangan. Jangan sampai kekurangan ini terus terjadi setiap tahun,” ujarnya.
Selain penambahan formasi, ia meminta distribusi guru antarwilayah juga diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan.
“Pemerataan juga penting. Jangan sampai ada sekolah yang kelebihan guru, sementara yang lain justru kekurangan,” tambahnya. (**)
