Kebijakan WFH ASN Maros Bisa Hemat BBM hingga Rp250 Juta Sehari

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mendukung rencana penerapan Work From Home (WFH) sehari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penghematan energi nasional. Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap kondisi global.

Pemerintah mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai sektor, termasuk aktivitas perkantoran.

Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat sebelum kebijakan itu diterapkan.

“Kami masih menunggu juknis dari pemerintah pusat, bagaimana teknis pelaksanaan WFH tersebut,” katanya saat dihubungi, Selasa  24 Maret 2026.

Aturan teknis sangat penting agar penerapan WFH dapat berjalan efektif tanpa mengganggu kinerja ASN. Menurutnya, produktivitas ASN harus tetap terjaga meskipun bekerja dari rumah.

Selain itu, pelayanan publik menjadi perhatian utama yang tidak boleh terganggu oleh kebijakan tersebut.

“Kantor pelayanan publik akan diatur sebaik mungkin, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan secara maksimal,” jelasnya.

Di sisi lain, kebijakan WFH dinilai memiliki potensi besar dalam menekan konsumsi BBM.

Ia memperkirakan, jika sekitar 50 persen ASN menjalankan WFH, maka penghematan yang dihasilkan cukup signifikan.

Dari total sekitar 11 ribu ASN, termasuk PPPK paruh waktu, sekitar 5.000 orang berpotensi bekerja dari rumah.

“Jika dihitung, kendaraan roda dua sekitar Rp20 ribu dan mobil Rp50 ribu per hari, maka bisa hemat hingga Rp250 juta sehari,” ungkapnya.

Terkait mekanisme pengawasan kinerja ASN selama WFH, Pemkab Maros juga masih menunggu aturan lanjutan dari pemerintah pusat.

Pelaporan kinerja ASN nantinya akan diatur agar tetap terukur dan akuntabel.

“Ini yang kita tunggu juknisnya, termasuk bagaimana pelaporan kinerja setiap ASN yang melaksanakan WFH,” tutupnya.

Seorang ASN, M. Ikbal menilai kebijakan WFH sebagai langkah yang masuk akal di tengah tingginya konsumsi BBM.

“Kalau tujuannya untuk menghemat energi nasional, menurut saya cukup masuk akal. Dengan mengurangi mobilitas harian, dampaknya bisa cukup besar jika dilakukan secara serentak,” ujarnya. (**)