Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk membahas penanganan banjir di Kecamatan Moncongloe.
Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, ini mempertemukan Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas Pekerjaan Umum, serta sejumlah pengembang perumahan di kawasan tersebut.
Ia mengatakan, rapat ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya pemerintah daerah mengidentifikasi titik rawan banjir dan potensi jalur pembuangan air.
“Rapat kali ini mempertemukan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan (PUTRPP) Maros, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) dan developer di wilayah Moncongloe. Tujuannya agar semua pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menyelesaikan masalah banjir,” jelasnya, Selasa 9 Desember 2025.
Pemkab Maros telah menetapkan desain awal pembangunan saluran pembuangan induk yang akan menjadi jalur utama aliran air di Moncongloe. Saluran tersebut direncanakan melintas di beberapa kawasan perumahan yang selama ini kerap terdampak genangan, seperti Perumahan Findaria, Royal, dan Perdos.
“Semua akan kita buatkan saluran drainase terpadu agar air yang turun bisa langsung mengalir ke jalur induk,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini Dinas PUTRPP Maros masih menghitung kebutuhan teknis dan anggaran pembangunan. Kondisi dana transfer pusat yang terbatas membuat pemerintah daerah harus melakukan penghitungan secara hati-hati.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Maros juga berkomunikasi dengan pihak pengembang. Jika jalur saluran induk melewati lahan milik mereka, para developer menyatakan kesediaannya untuk ikut membangun dengan skema swadana.
“Para pengembang menyatakan kesediaan membantu pembangunan apabila saluran melintasi wilayah mereka. Ini tentu meringankan beban pembiayaan Pemkab,” tambahnya.
Selain pembangunan saluran induk, Pemkab Maros meminta BBWSPJ untuk melanjutkan normalisasi Sungai Biring Jene—salah satu jalur utama aliran air di Moncongloe. Normalisasi terakhir dilakukan pada tahun 2023 sehingga diperlukan penanganan lanjutan untuk memperlancar aliran air hingga ke hilir.
“Normalisasi perlu dilanjutkan agar daya tampung sungai kembali optimal dan risiko banjir bisa berkurang,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Maros menargetkan hasil perhitungan teknis dan rute final saluran induk dapat diselesaikan dalam waktu dekat agar pembangunan dapat segera dimulai. (**)
