Sebanyak 1.415 Balita Stunting di Maros Dapat BPJS Gratis

Sebanyak 1.415 balita stunting di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dipastikan menerima BPJS Kesehatan gratis.

Kepala Dinas Sosial Maros, A Zulkifli Riswan Akbar, mengatakan kebijakan ini bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan dasar sekaligus mengintervensi kasus stunting.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu menegaskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah hak seluruh warga negara.

“JKN itu untuk semua warga. Hanya saja klasifikasinya ada dua, mandiri dan yang ditanggung APBD,” ujarnya, Senin 8 Desember 2025.

Untuk peserta mandiri, iuran dibebankan kepada keluarga. Namun bagi kelompok rentan, termasuk balita stunting, biaya ditanggung pemerintah daerah.

“Kalau stunting, itu skala prioritas. Kami tidak mau ada orang tua enggan memeriksakan anak karena tidak punya JKN,” jelasnya.

Kebijakan penanganan stunting di Maros dijalankan terintegrasi dengan puskesmas. Setiap penimbangan atau pemeriksaan rutin, tenaga kesehatan memeriksa status BPJS balita.

Jika belum memiliki JKN, langsung diusulkan dan wajib diaktifkan. Syarat utama penerbitan BPJS gratis adalah kelengkapan administrasi kependudukan.

“Kami hanya butuh dokumen kependudukan lengkap. Selebihnya akan diproses,” katanya.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menyebut angka stunting di daerahnya turun signifikan. Pada 2023 prevalensi stunting mencapai 34,7 persen atau 3.876 dari 30 ribu anak.

Data 2024 mencatat turun menjadi 22,4 persen atau 3.700 dari 29.201 anak.

“Ini capaian luar biasa karena penurunan tertinggi di Sulsel,” ujarnya.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting Maros lebih rendah dari rata-rata provinsi 23,3 persen.

Namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional 19,8 persen. Kasus tertinggi berada di Kecamatan Tanralili (530), Turikale (529), Bontoa (493) dan Terendah di Simbang (55). Kemudian Mallawa (55) dan Camba (77). (**)