Wah, Ada 41 Kasus Narkotika dalam Lima Bulan di Maros

Sebanyak 41 Kasus narkotika diungkap Polres Maros dalam kurun waktu Agustus hingga Desember 2025.

Namun, dari 41 kasus yang berhasil diungkap, 30 kasus diantaranya diselesaikan lewat Restorative Justice (RJ). Hanya 11 kasus lanjut ke tahap penuntutan.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif, sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana berfokus pada pemulihan (restorasi) hubungan dan kerugian yang timbul akibat suatu tindak pidana, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku.

Secara umum, prinsip utama dari Restorative Justice adalah:

-Pemulihan korban

Menekankan pada kebutuhan korban untuk mendapatkan ganti rugi (materiil maupun emosional), didengar suaranya, dan adanya pemulihan atas kerugian yang diderita.

-Tanggungjawab pelaku

Mendorong pelaku untuk mengakui kesalahannya, memahami dampak dari tindakannya, dan secara aktif berpartisipasi dalam upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat.

-Keterlibatan masyarakat

Melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait lainnya (termasuk komunitas) dalam suatu proses dialog dan mediasi untuk mencari penyelesaian yang adil dan disepakati bersama.

-Fokus pada penyelesaian masalah

Mencari solusi yang konstruktif dan berorientasi ke depan, seperti pemberian ganti rugi (restitusi), perdamaian, atau kerja sosial, yang bertujuan membangun kembali harmoni sosial yang rusak.

Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih fokus pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan hukuman (pembalasan) oleh negara.

Kapolres Maros, AKBP Douglas Mahendrajaya menjelaskan tingginya angka RJ terjadi karena sebagian besar kasus ditangani merupakan kategori pengguna dengan barang bukti minimal.

“Untuk RJ syaratnya adalah barang bukti yang sangat minim,” katanya saat ditemui usai pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolres Maros, Jumat (5/12/2025).

Ia menambahkan, hukuman bagi bandar tetap sangat berat.

“Untuk bandar ancamannya seumur hidup atau 20 tahun. Sedangkan pengguna lima tahun,” tegasnya.

Kasat Narkoba Polres Maros, AKP Salehuddin, menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme RJ dalam penanganan kasus narkotika.

“Untuk RJ minimal barang bukti harus di bawah 1 gram. Setiap tersangka wajib assessment terlebih dahulu,” katanya.

Ia menerangkan assessment akan menentukan apakah pengguna harus menjalani rehabilitasi bertahap atau rehabilitasi dengan sistem inap.

“Hasil assessment yang menjadi dasar tindakan yang dijalankan oleh tersangka,” tambahnya.

Salehuddin menyebut, mayoritas tersangka yang mendapatkan RJ merupakan pengguna.

Ia juga mengungkapkan adanya peningkatan modus peredaran narkotika melalui jalur online.

“Mereka menggunakan akun fake atau palsu. Setelah transaksi terjadi, penjual mengirimkan maps sebagai lokasi pengambilan barang,” jelasnya.

Diketahui, Polres Maros memusnahkan bukti narkotika yang digelar di halaman Mapolres Maros, Jumat 5 Desember 2025.

Sebelum dimusnahkan, barang bukti juga diuji terlebih dari pihak Laboratorium Forensik Polda Sulsel, untuk memastikan keaslian barang bukti tersebut.

Selanjutnya barang bukti dimusnakan degan cara dicampur air putih dalam blender, sebagian lagi dibakar.

Pada kegiatan tersebut, Polres Maros memusnahkan sejumlah barang bukti, di antaranya sabu 349 gram, tembakau sintetis 4,05 gram, serta 21 sachet sabu seberat 5,8 gram.

Total transaksi dari barang bukti ini mencapai Rp500 juta dan berhasil menyelamatkan 7.000 jiwa

Pemusnahan dipimpin AKBP Douglas Mahendrajaya, Dandim Maros, 1422/Maros Letkol Arm Agung Yuhono, Anggota DPRD Maros Rahmat dan perwakilan dari pengadilan Negeri Maros serta Kejari Maros. (**)