APBD Perubahan 2025 Maros Defisit Rp 44,32 Miliar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 defisit.

Anggaran defisit adalah kondisi ketika jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah pendapatan dalam suatu periode anggaran, yang berarti pemerintah, perusahaan, atau individu mengeluarkan lebih banyak dana daripada yang diterima.

“Defisit hingga Rp44,32 miliar,” kata Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur dalam rapat paripurna penyerahan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan 2025, Rabu 10 September 2025.

Ranperda diterima Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa didampingi Wakil Ketua DPRD Maros Abdul Rasyid dan Nurwahyuni Malik.

Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur mengatakan, defisit terjadi lantaran belanja daerah meningkat, sementara pendapatan daerah turun.

Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,613 triliun atau turun sekitar Rp42 miliar dari target sebelumnya.

“Penurunan ini terjadi akibat berkurangnya pendapatan transfer sebesar Rp65,14 miliar, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat Rp22,47 miliar,” katanya.

Adapun anggaran belanja, lanjutnya, naik menjadi Rp1,656 triliun. Tambahan belanja itu berasal dari belanja operasi Rp5,9 miliar dan belanja tidak terduga Rp1,3 miliar.

“Selanjutnya terjadi pengurangan pada pos belanja modal hingga Rp4,5 miliar,” ujarnya.

Ia menuturkan dengan kondisi tersebut, APBD Perubahan 2025 mengalami defisit Rp44,32 miliar. Defisit ini ditutup dengan penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp44,32 miliar.

“Sehingga pembiayaan netto meningkat Rp44,32 miliar dan SILPA tahun berkenaan nihil,” jelas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan (PUTRPP) ini.

Ia menjelaskan, sejumlah belanja terpaksa dipangkas, termasuk belanja operasi, belanja modal, hingga belanja tak terduga.

Ia mengatakan, tidak ada proyek strategis daerah dalam APBD Perubahan kali ini.

“Efisiensi dari pusat membuat kita harus menyesuaikan. Jadi proyek strategis tetap yang dari pemerintah pusat,” katanya.

Meski begitu, ia memastikan sektor kesehatan dan pendidikan tetap jadi prioritas.

“Karena itu bagian dari program prioritas nasional Asta Cita Presiden yang harus dijaga,” tegasnya.

Ketua DPRD Maros Muh Gemilang Pagessa mengingatkan agar APBD Perubahan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Harus sesuai visi-misi bupati dan menjawab kebutuhan masyarakat saat ini,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Maros, Nurwahyuni Malik menilai perubahan APBD kali ini harus menyelesaikan kegiatan yang tertunda akibat refocusing anggaran sebelumnya.

“Selain itu, sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, BPJS gratis, dan bantuan sosial tetap harus diprioritaskan,” ujarnya. (**)