Pemkab Maros Salurkan Air Bersih ke 6 Kecamatan Terdampak Kekeringan

Memasuki musim kemarau, krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Maros. Sedikitnya enam kecamatan terdampak dengan jumlah hampir 120 ribu jiwa.

Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan Pemkab telah menurunkan Satuan Tugas Penanggulangan Air Bersih di bawah koordinasi BPBD. Penyaluran air bersih mulai dilakukan secara bertahap sejak Kamis 4 September 2025.

“Alhamdulillah, hari ini kita mulai menyalurkan air bersih supaya bisa merata dan menjangkau masyarakat kita yang memang membutuhkan,” ujarnya.

Wilayah paling parah terdampak berada di pesisir, meliputi Kecamatan Bontoa, Marusu, Maros Baru, Lau, Turikale, dan Mandai.

Sebanyak empat unit mobil tangki BPBD disiagakan, dibantu PDAM, Damkar, PMI, dan organisasi lainnya.

Menurut Bupati Maros, Chaidir Syam, kebutuhan air bersih terus meningkat. Pemerintah juga memanfaatkan boster air di sejumlah titik untuk menekan dampak kekeringan.

“Kalau memang kebutuhan meningkat, kita akan kerahkan lebih banyak armada,” jelasnya.

Selain langkah darurat, pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang melalui peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA). Debit IPA Bantimurung misalnya, akan ditingkatkan dari 120 liter per detik menjadi 200 liter per detik untuk memperkuat suplai ke beberapa kecamatan.

Penguatan suplai juga dilakukan di IPA Pattontongang, IPA Tanralili, serta rencana pembangunan IPA baru di kawasan Masale, Tompobulu.

“Kita berharap dengan penguatan jaringan IPA ini, persoalan kekeringan yang hampir setiap tahun terjadi dapat teratasi secara bertahap,” ungkapnya.

Kepala BPBD Maros, Towadeng, yang langsung melakukan penyaluran bantuan air bersih di wilayah terdampak kekeringan, menyebut pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp30 juta untuk penyaluran air bersih tahun ini.

Jika anggaran habis, akan ada dukungan melalui skema Bantuan Tidak Terduga (BTT).

“Jika Rp30 juta itu tidak cukup, maka akan ditopang oleh BTT,” jelasnya.

Penyaluran bergantung pada laporan resmi dari pemerintah desa dan kelurahan.

“Dasarnya adalah laporan dari desa atau kelurahan. Setelah itu baru bisa kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Mantan Kadis Kopumdag Maros ini menyebut, setiap laporan yang masuk akan segera diverifikasi agar distribusi air tepat sasaran.

Ia memastikan satgas bergerak cepat ke wilayah terdampak, terutama daerah yang akses sumber airnya sulit.

Sementara itu, Ketua RW Sengkalantang Kelurahan Baji Pamai Kecamatan Maros Baru, M Arfah mengaku selama ini terpaksa membeli air bersih dengan harga tinggi. Satu tandon berisi 5 ribu liter dijual hingga Rp100 ribu.

“Sekarang beli air tiap hari mahal. Dengan adanya distribusi air bersih dari pemerintah Kabupaten Maros, kami sangat terbantu,” katanya. (**)