Ada 5.800 Kendaraan Roda Empat di Maros Menunggak Pajak

Sebanyak 5.800 kendaraan roda empat di Kabupaten Maros tercatat belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, saat menghadiri sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Kabupaten Maros, Senin 25 Agustus 2025.

Ia menyebut tunggakan pajak kendaraan tersebut tersebar di 14 kecamatan.

“Sebanyak 5.800 kendaraan roda empat yang pajak kendaraannya belum diselesaikan, mulai dari tahun 2021 sampai 2025,” jelas mantan Kepala Dinas PUTRPP ini.

Ia menjelaskan program Opsen ini merupakan kebijakan dari Gubernur Sulawesi Selatan yang berlaku di seluruh 24 kabupaten/kota.

Tujuannya untuk mempercepat penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Di Kabupaten Maros, target penerimaan dari sektor PKB tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp21 miliar.

Sedangkan target dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp25 miliar.

“Hingga Agustus, capaian pajak kendaraan baru sekitar 41 persen. Sementara bea balik nama kendaraan bermotor baru 48 persen,” ungkapnya.

Artinya, masih ada sekitar 50 persen lebih realisasi yang harus dikejar dalam sisa waktu empat bulan ke depan.

Ia pun meminta camat, lurah, hingga kepala desa ikut mendorong masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan mereka.

“Karena memang masih banyak kendaraan di Maros yang belum membayar pajak,” tambahnya.

Ia berharap melalui kolaborasi lintas sektor, target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Maros dapat tercapai.

Sementara itu, Kepala UPT Pendapatan Wilayah Maros (Samsat Maros), Abdul Rahim, mengatakan aturan opsen pajak kendaraan ini memang baru diterapkan tahun 2025.

Karena itu, sosialisasi dilakukan agar masyarakat lebih paham mengenai kewajiban pajak kendaraan mereka.

“Fokus utama kita adalah kendaraan roda empat, karena nilainya lebih besar dibanding roda dua,” jelas Abdul Rahim.

Ia menambahkan, pihaknya melakukan pemantauan capaian pajak setiap bulan.

“Langkah ini dilakukan agar penerimaan pajak kendaraan di Maros bisa meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya,” tutupnya. (**)