Pemerintah Kabupaten Maros menghapuskan 71.151 objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun ini.
Total nilai pajak digratiskan mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan kebijakan ini sudah berlaku sejak 2017 melalui Peraturan Bupati Maros.
“Semua PBB dengan nilai Rp20 ribu ke bawah tetap kami gratiskan,” ujarnya di Ruang Rapat Utama DPRD Maros, Rabu 20 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, kebijakan ini diterapkan karena lahan dengan NJOP di bawah Rp20 ribu umumnya dimiliki warga kurang mampu.
“Luas lahannya tidak besar, pemiliknya juga rata-rata berpenghasilan rendah,” lanjut mantan Ketua DPRD ini.
Ia memastikan tidak ada kenaikan PBB-P2 sejak 2023. Ia menegaskan, hanya ada penyesuaian. Jika sebelumnya hanya tanah yang dikenakan pajak, kini termasuk bangunan.
“Jadi sebelumnya hanya pajak bumi, sekarang sudah ada pajak bangunannya. Tapi itu permohonan dari pemilik sendiri,” jelasnya.
Pemkab Maros juga memberikan keringanan berupa penghapusan denda bagi wajib pajak. Program ini berlaku mulai awal Juli hingga 3 Oktober 2025.
Kebijakan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.
Meski begitu, Bupati Maros, Chaidir Syam optimis target penerimaan PBB tahun ini tetap tercapai.
“Penentuan target kita telah disesuaikan dengan mengurangi nilai penghapusan pajak dan denda,” paparnya.
Kepala Bapenda Maros, M Ferdiansyah menyebut hingga awal Agustus 2025, realisasi penerimaan baru mencapai 8,6 persen atau sekitar Rp8,6 miliar dari target.
Ia menyampaikan pembayaran PBB biasanya meningkat setelah musim panen padi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan program bebas denda ini,” ujarnya.
Bapenda Maros juga menunggu pembayaran PBB dari PT Angkasa Pura sekitar Rp17 miliar dan dari Grand Mall Maros sekitar Rp1 miliar.
Untuk meningkatkan realisasi, tim Bapenda Maros akan jemput bola ke masyarakat.
“Mulai 19 Agustus hingga 30 September 2025, tim optimalisasi pajak daerah akan turun ke 14 kecamatan melaksanakan pembayaran PBB secara online,” sebutnya.
Ia mengingatkan, pembayaran setelah 31 Oktober 2025 akan dikenakan sanksi administrasi secara otomatis. Ia menyarankan masyarakat tidak menunda agar terhindar dari denda.
“Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Maros,” tambahnya.
Seorang warga, Ahmad Fahmi, membenarkan tidak ada kenaikan PBB tahun ini. Ia menyebutkan jumlah pembayaran tetap sama seperti tahun lalu.
“Awal bulan Agustus saya bayar masih dengan jumlah yang sama, Rp89 ribu,” tutupnya. (**)
