Ratusan Istri di Maros Gugat Cerai Suami

Pengadilan Agama Kabupaten Maros mencatat sebanyak 373 perkara perceraian masuk sepanjang Januari hingga Juni 2025 atau enam bulan terakhir.

Dari jumlah tersebut, 236 perkara telah resmi diputus bercerai oleh hakim Pengadilan Agama.

Panitera Pengadilan Agama Maros, Muhammad Ridwan, mengatakan masih ada 98 perkara yang sedang menunggu putusan.

Sementara itu, 23 perkara dicabut oleh pihak penggugat, tujuh perkara ditolak, tiga perkara gugur, dan enam tidak dapat diterima.

“Hingga Juni 2025, terdapat 373 permohonan perceraian yang kami terima, 236 diantaranya sudah resmi bercerai,” kata Ridwan, Ahad  13 Juli 2025.

Ia menyebut mayoritas gugatan berasal dari pihak perempuan atau dikenal dengan istilah cerai gugat.

“Cerai gugat sebanyak 289 kasus, sedangkan cerai talak dari pihak laki-laki hanya 84 perkara,” jelasnya.

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama perceraian, dengan persentase mencapai 60 persen dari total perkara.

Banyak pasangan rumah tangga yang terjerat pinjaman online dan praktik judi daring, sehingga memicu konflik berkepanjangan.

“Posisi pertama adalah persoalan ekonomi, mencapai 60 persen. Sisanya karena ditinggal pergi dan ketidakcocokan antar pasangan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sebagian besar pasangan yang mengajukan perceraian berada pada usia produktif, yakni 25 hingga 35 tahun.

Sementara itu, tingkat pendidikan mayoritas pemohon perceraian berada pada jenjang menengah atau SMA. Tren perceraian di Kabupaten Maros sendiri menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun 2024 lalu, tercatat 549 perkara perceraian yang masuk, dengan 472 diantaranya telah diputus resmi bercerai.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Maros, A Zulkifli Riswan Akbar, menyebut perceraian menjadi salah satu penghambat kemajuan perempuan.

“Ada beberapa indikasi kenapa perempuan kita tidak bisa maju, salah satunya karena faktor perceraian yang cukup tinggi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, banyak perempuan yang tidak mendapatkan pembinaan langsung pasca-cerai sehingga tidak mampu berkontribusi dalam ekonomi keluarga.

Ia menyebut pihaknya telah menyiapkan program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan usaha dan peningkatan pendapatan keluarga.

“Kami siapkan program untuk kelompok perempuan dalam bentuk pelatihan UMKM dan akses usaha, supaya mereka bisa mandiri secara ekonomi,” katanya.

Ia juga menyoroti pengaruh media sosial sebagai faktor yang memengaruhi persepsi perempuan terhadap kehidupan rumah tangga.

“Media sosial itu berperan besar. Kadang memberi informasi negatif seperti standar gaya hidup di TikTok yang tidak sesuai kenyataan,” katanya.

Selain itu, perbedaan cara pandang antara suami dan istri juga kerap memicu konflik rumah tangga.

“Perempuannya ingin tampil di berbagai segmen, tapi banyak laki-laki yang tidak memahami. Akhirnya timbul ketimpangan,” ucapnya.

Ia juga mengakui persoalan pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) ikut menyumbang angka perceraian, walau belum signifikan pada kelompok perempuan.

“Untuk judol dan pinjol memang ada beberapa kasus, tapi tetap masuk dalam faktor ekonomi. Kalau mereka terjebak pinjol dan judol artinya ekonominya terganggu,” ungkapnya.

“Makanya kami siapkan program UPPK, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, agar mereka bisa punya usaha sendiri. Kami latih dan dampingi,” tutupnya. (**)