Pemkab Maros menerima Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp6.006.958.000 dari pemerintah pusat. Bantuan dana diberikan atas keberhasilan pemerintah daerah menurunkan angka stunting di Maros.
Penghargaan sekaligus dana insentif dari pemerintah pusat itu diterima oleh Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, di Jakarta.
Ia menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut.
Mantan Kadis PUTRPP itu menyebut, capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh pihak, mulai pemerintah daerah, tenaga kesehatan, perangkat desa hingga masyarakat.
“Alhamdulillah, penghargaan dan insentif ini adalah hasil kerja bersama. Pemerintah pusat menilai Maros berhasil menunjukkan kinerja konsisten dan signifikan dalam upaya pencegahan serta penurunan stunting,” katanya, Jumat 14 November 2025.
Ia menegaskan prestasi ini bukan semata milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat Maros. Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi tambahan untuk terus memperkuat upaya pencegahan stunting.
“Kami ingin memastikan angka stunting di Maros terus turun. Dengan kerja sama lintas sektor yang kuat, kami optimis bisa mencapai target nasional,” ujarnya.
Dana insentif tersebut, kata dia, akan digunakan untuk memperkuat program penanganan stunting. Mulai dari peningkatan layanan gizi, edukasi kesehatan ibu dan anak, hingga pemenuhan sanitasi layak.
“Kami pastikan DIF ini tepat sasaran. Fokus kami tetap pada peningkatan kualitas hidup anak-anak. Stunting bukan hanya angka, tetapi masa depan generasi Maros,” tegasnya.
Ia menjelaskan angka stunting di Kabupaten Maros memang menunjukkan penurunan signifikan. Pada 2023, prevalensi stunting sempat menyentuh 34,7 persen. Dengan 3.876 dari jumlah 30 ribu anak.
Namun, data 2024 mencatat angka turun menjadi 22,4 persen. Total kasus sebanyak 3.700 dari jumlah 29.201 anak.
Sementara itu, Plt Kepala DP3A Dalduk KB Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar, menyebut Maros menjadi salah satu dari 197 daerah di Indonesia yang dinilai berkinerja baik.
“Kita kembalikan ke pimpinan untuk arahan anggarannya masuk ke program apa. Karena penanganan stunting melibatkan banyak OPD,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah melihat faktor determinan yang paling penting dalam penanganan stunting di Maros.
Beberapa di antaranya adalah urusan air bersih, perbaikan gizi, kawasan tanpa rokok, serta penanganan ibu hamil dengan kekurangan energi kronis.
“Karena itu kami akan rapat lagi soal anggaran. Sangat mungkin ada yang masuk di dinas kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, ataupun OPD lainnya,” pungkasnya. (**)
