Sebanyak 33 guru honorer di wilayah pelosok Kabupaten Maros resmi menerima kenaikan insentif tahun ini.
Kebijakan berlaku untuk guru SD dan SMP yang bertugas di sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 50 orang. Insentif sebelumnya Rp600 ribu per bulan, kini naik menjadi Rp1 juta.
Sekretaris Dinas Pendidikan Maros, Zainuddin, mengatakan tambahan Rp400 ribu per guru ini mulai berjalan sejak pertengahan tahun.
“Kami sudah menyalurkan insentif baru. Harapannya bisa menambah semangat guru dalam mengajar di daerah pelosok,” jelasnya, Ahad 21 September 2025.
Ia menyebut, 33 guru penerima insentif terdiri atas 23 guru SD dan 10 guru SMP. Para penerima tersebar di 19 sekolah yang berada di beberapa kecamatan.
“Sekolah-sekolah ini berada di Mallawa, Camba, Cenrana, Maros Baru, Simbang, dan Tompobulu,” tambahnya.
Ia menekankan, pemerintah daerah memberi perhatian khusus kepada guru yang tetap mengajar di sekolah kecil dengan keterbatasan siswa.
“Meski jumlah siswa sedikit, kualitas pendidikan tidak boleh berbeda. Karena itu, pemerintah hadir dengan tambahan insentif,” ujarnya.
Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, alokasi anggaran terbesar tahun ini salah satunya memang diberikan untuk bidang pendidikan.
“Untuk pendidikan anggarannya mencapai Rp470 miliar,” katanya.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut juga untuk mengakomodasi kebijakan nasional terkait kenaikan gaji guru yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
“Dari Rp470 miliar untuk pendidikan, sebagian sudah dialokasikan untuk mendukung kenaikan gaji guru,” lanjutnya.
Selain untuk kenaikan gaji, anggaran tersebut juga mencakup tambahan insentif bagi guru yang mengajar di wilayah pelosok.
Chaidir Syam berharap kebijakan ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada tenaga pendidik, terutama mereka yang mengajar di daerah dengan berbagai keterbatasan.
Ia menegaskan bahwa guru adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia di Maros.
“Dengan dukungan anggaran dan insentif, kita ingin memastikan semua anak, baik di kota maupun di pelosok, mendapat hak pendidikan yang sama,” tutupnya. (**)
