Ketua Komisi III DPRD Maros Haeriah Rahman buka suara soal kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Maros.
Ia mengatakan kondisi ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah daerah, namun terbentur dengan keterbatasan anggaran.
“Kita juga prihatin dengan kondisi kekurangan guru ASN,” katanya, Kamis 26 Juni 2025.
Masalahnya, penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 hanya 75 orang karena belanja pegawai kita sudah menyentuh angka 30 persen dari total APBD Maros.
“Jadi tidak bisa ditambah lagi,” jelasnya.
Legislator PAN ini menambahkan, sebenarnya sebagian kebutuhan guru di sekolah-sekolah saat ini sudah tertutupi oleh keberadaan guru honorer yang aktif mengajar dan telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Memang ASN kurang jumlahnya, tapi kita sangat terbantu dengan guru honorer. Banyak dari mereka sudah mengabdi lama dan ikut mengisi kekosongan di sekolah-sekolah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, di beberapa sekolah, jumlah guru honorer bahkan setara dengan guru ASN. Kondisi ini, kata dia, sangat membantu keberlangsungan proses belajar-mengajar, meskipun idealnya tetap harus ditopang oleh tenaga ASN yang mencukupi.
“Untuk merekrut lagi guru honorer saat ini mungkin tidak bisa, tapi yang sudah ada sebenarnya jumlahnya banyak. Ada sekolah yang jumlah honorer dan ASN-nya seimbang,” jelasnya.
Terkait pengadaan ASN baru, Haeriah menyebut Pemkab Maros setiap tahun mengusulkan penambahan kuota. Namun, hasilnya tetap terbatas karena terkendala aturan dan keterbatasan belanja pegawai.
“Kita mau sekali merekrut sampai 680 ASN guru, tapi kondisi fiskal tidak memungkinkan. Usulan tetap kita masukkan tiap tahun, tapi kembali lagi ke kuota pusat dan batasan anggaran yang ada,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maros Zainuddin mengungkapkan, kebutuhan guru ASN di Kabupaten Maros masih cukup besar, mencapai 680 orang.
“Untuk PAUD, kita masih butuh sekitar 25 guru dan 5 kepala sekolah,” katanya pada Rabu 25 Juni 2025.
Sedangkan pada tingkatan SD membutuhkan 572 guru. Ia merinci, kebutuhan guru SD terdiri atas 388 guru kelas, 78 guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta 106 guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).
Sementara untuk tingkat SMP, masih dibutuhkan 83 guru.
“Rinciannya, 14 guru PPKn, 2 guru IPS, 30 guru TIK, 2 guru PAI, 15 guru Bimbingan dan Konseling (BK), serta 20 guru Seni Budaya dan Prakarya,” jelasnya. (**)
